Paguyuban Pasundan (ejaan aslinya: Pagoejoeban Pasoendan) adalah sebuah organisasi berdasarkan etnis di Indonesia yang didirikan pada awal abad ke-20 dan masih hidup hingga sekarang. Organisasi ini didirikan oleh etnis Sunda yang bermukim di Batavia (Jakarta sekarang), ibukota pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Etnis Sunda adalah salahsatu etnis dari sejumlah etnis yang tersebar di kepulauan Indonesia yang memiliki ciri kebudayaan mandiri, yakni kebudayaan Sunda, dan tempat pemukimannya disebut Tanah Sunda yang terletak di bagian barat Pulau Jawa (lihat peta). Secara kuantitas etnis ini menempati urutan kedua terbesar di Indonesia.
Pada awal abad ke-20 penduduk kota Batavia tergolong multi-etnis dan dengan sendirinya multi-kebudayaan, baik etnis-etnis pribumi (seperti etnis-etnis: Betawi, Sunda, Jawa, Melayu, Bali, Minang, Bugis, Menado, Ambon) maupun etnis-etnis asing (Eropa, Cina, Arab, India, Jepang). Sebelum menjadi pusat kedudukan orang-orang Belanda, Jakarta itu merupakan kota pelabuhan utama Kerajaan Sunda (sampai tahun 1527) dengan nama Kalapa, kemudian kota pelabuhan Kesultanan Banten (sampai tahun 1619) dengan nama Jayakarta. Kompeni (VOC, perusahaan dagang orang Belanda) dan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menjadikan kota ini sebagai pusat kedudukan mereka sejak tahun 1619 mengambil kebijakan kependudukan dalam rangka meningkatkan peran kota pelabuhan dan perdagangan ini sehingga pada awal abad ke-20 penduduk kota Jakarta menjadi multi-etnis dan multi-budaya.

Pada awal abad ke-20 di Indonesia sedang tumbuh kesadaran di kalangan masyarakat pribumi, terutama di kalangan kaum terpelajar, akan kenyataan kehidupan bangsa mereka yang begitu memprihatinkan, baik dalam kehidupan ekonomi, kesejahteraan sosial maupun bidang pendidikan. Kondisi sosial yang sangat kontras bila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan hidup etnis asing, terutama etnis Belanda yang menjadi penguasa kolonial. Kesadaran tersebut muncul berkat pengetahuan dan wawasan mereka meningkat dan bertambah luas sebagai buah dari pendidikan di sekolah dan bahan bacaan yang justru muncul dari kebijakan kolonial. Mereka ingin memperbaiki keadaan tersebut dengan memajukan tarap kehidupan masyarakat mereka sendiri melalui berbagai cara.

Mengikuti jejak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Eropa dalam memajukan kepentingan mereka, kaum terpelajar pribumi pun memilih bentuk organisasi untuk menghimpun kekuatan dan kebersamaan di antara sesama mereka. D.K. Ardiwinata, pendiri dan pengurus Paguyuban Pasundan, mengungkapkan situasi demikian pada tahun 1914. “Doepi tarekah-tarekah anoe biasa dilalampahkeun pikeun ngadjoengdjoeng bangsana, babakoena nja eta ngadamel pagoejoeban, ngadamel sarikat dagang, sareng sarikat-sarikat anoe sanes, … , di tanah Hindia oge parantos nembean abdi-abdi mararotah bade noelad adat di nagara-nagara noe sanes tea, babakoena ngadegkeun pagoejoeban sareng sarikat dagang” (Ardiwinata, 1914: 2). Sebuah bentuk pengelompokan sosial yang samasekali baru untuk masyarakat pribumi masa itu.

Ada empat faktor yang mengikat terbentuknya kelompok-kelompok sosial model demikian dalam masyarakat Indonesia masa itu, yaitu faktor-faktor: etnis, ekonomi, agama, dan politik. Faktor etnis bertalian erat dengan masalah bahasa, kebudayaan, dan daerah asal mereka, karena terbentuknya etnis di Indonesia telah berlangsung lama. Faktor ekonomi menyangkut hal-hal yang bertalian dengan pelaku kegiatan ekonomi, seperti petani, pedagang. Faktor agama mencakup kelompok masyarakat berdasarkan agama yang dianut mereka. Adapun faktor politik berhubungan dengan gagasan dan keinginan ikutserta dalam pengelolaan negara, paham ideologi, dan ide persatuan bangsa Indonesia (Nasionalisme Hindia). Itulah sebabnya, pada awal abad ke-20 di Indonesia muncul berbagai organisasi kaum pribumi, seperti Budi Utomo, Rukun Minahasa, Paguyuban Pasundan, Kaum Betawi, Ambonsch Studiefonds berdasarkan etnis; Serikat Dagang Islam (SDI) berdasarkan ekonomi; Sarekat Islam, Muhammadiyah, Perserikatan Kaum Kristen berdasarkan agama; Indische Partij, Indische Sociaal Democratische Vereeniging berdasarkan politik. Selain itu, ada juga organisasi yang berdasarkan kriteria ganda, artinya berdasarkan dua faktor tersebut di atas atau lebih, seperti Sarekat Sumatera berdasarkan etnis dan politik, Sarekat Ambon berdasarkan etnis dan politik, Sarekat Islam berdasarkan agama dan politik, Pakempelan Politik Katolik Jawi berdasarkan politik, agama, dan etnis. Sejak Volksraad, lembaga perwakilan rakyat, dibentuk oleh pemerintah kolonial pada tahun 1918 secara bertahap organisasi-organisasi kaum pribumi itu berpaling perhatian dan kegiatannya ke arah dunia politik, mula-mula menuntut dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan, kemudian menuntut kemerdekaan.

Diantara organisasi-organisasi tersebut di atas, Budi Utomo mempunyai hubungan erat dengan orang Sunda dan Paguyuban Pasundan baik secara individual maupun secara kelembagaan serta baik berupa hubungan persaingan, hubungan konflik maupun hubungan kerjasama. Soalnya, Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan didirikan berdasarkan konsep yang sama, yaitu konsep etnis, bahasa, kebudayaan, dan wilayah yang satu pihak isinya berbeda, tetapi di pihak lain ruang lingkup dan maknanya tumpang tindih. Secara geografis lokasi tempat tinggal etnis Sunda dan etnis Jawa berdampingan, berada dalam satu pulau yang bernama Pulau Jawa dan pulau tersebut berada dalam lingkungan geologis yang bernama Kepulauan Sunda Besar. Secara terpencar di Tanah Sunda terdapat kelompok sosial yang beretnis, berbahasa, dan berbudaya Jawa; sebaliknya di bagian barat daerah Jawa Tengah terdapat kelompok sosial yang beretnis, berbahasa, dan berbudaya Sunda. Secara kelembagaan (statuta) Budi Utomo memandang seluruh Pulau Jawa dan Madura sebagai wilayah aktivitas organisasinya. Namun secara perorangan di dalamnya terdapat dua pendapat mengenai hal itu. Pada satu pihak berpendapat bahwa etnis, bahasa, dan kebudayaan di seluruh Pulau Jawa pada dasarnya sama (Padjadjaran, 18, 1, 20 Djoeli 1918: 2), di pihak lain berpendapat bahwa kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa itu berbeda sejak dahulu kala (Kaoem Moeda, 122, 7, 1 Djoeli 1918).

Pada masa awal pendirian Budi Utomo banyak orang Sunda memasuki organisasi ini, karena keanggotaannya meliputi seluruh penduduk Pulau Jawa dan Pulau Madura dan orang Sunda pun menyambut gembira atas kelahiran organisasi tersebut. Akan tetapi, karena dalam perkembangannya (sejak para siswa STOVIA lepas dari kepengurusannya, 1909), Budi Utomo cenderung mengutamakan orang, bahasa, dan kebudayaan Jawa, maka selanjutnya banyak orang Sunda yang tidak berkenan hatinya dan berhenti dari keanggotaan organisasi ini. Apalagi setelah Paguyuban Pasundan berdiri (1913), orang Sunda berduyun-duyun masuk menjadi anggota organisasi baru ini. Itulah sebabnya dari kalangan bukan orang Sunda sering menuduh bahwa orang Sunda mau memisahkan diri (Setiakoesoemah, 1958: 7), anti dan akan menghancurkan Budi Utomo, egois, ingin segala sesuatu hanya untuk orang Sunda (Padjadjaran, 10 Agustus 1918: 1). Fenomena yang menarik dalam hubungan ini adalah tokoh R. Oto Iskandar di Nata. Ia adalah orang Sunda yang bersekolah (Sekolah Guru) dan bekerja di daerah Jawa (Purworejo, Banjarnegara, Pekalongan), bahkan menikah dengan gadis Jawa. Ia kelak (1929-1942) menjadi pemimpin dan tokoh utama Paguyuban Pasundan, tetapi ternyata sebelumnya pernah menjadi anggota dan pengurus cabang Budi Utomo di Banjarnegara, Bandung, dan Pekalongan serta berpolemik dengan Pengurus Paguyuban Pasundan (Siliwangi, 4 Oktober 1921 dan 7 Nopember 1922). Namun dalam menghadapi musuh bersama, yaitu penguasa kolonial, kedua organisasi ini seiring-sejalan dan bekerjasama, antara lain dalam forum-forum: Commissie Radicale Concentratie (di Bandung, sejak 8 Desember 1918), Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Indonesia (PPPKI) di Bandung sejak tahun 1927, dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) di Jakarta sejak 21 Mei 1939 (Ekadjati, 1978/1979; Suharto, 2002).

Dari Paguyuban Pasundan Sebuah Kebangkitan Kembali Orang Sunda 1913-1918, Edi S. Ekadjati, 2005.